Home / Info TNI / Dugaan KPU Menggolkan Calon Tunggal di Pilkada Kota Jayapura

Dugaan KPU Menggolkan Calon Tunggal di Pilkada Kota Jayapura

 

Razanews- Ada dugaan KPU untuk menggolkan calon tunggal di Pilkada Kota Jayapura. Kami juga punya bukti kuat, karena  hal yang direkomendasi Panwas itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura,” tandasnya.

Sidang DKPP,kepada pimpinan sidang bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU merupakan upaya yang tidak benar, yang jelas-jelas melanggar aturan perundangan.  Kesaksiannya tersebut juga memperkuat bahwa PKPI yang sah ada mendukung BMD-Alam.

 

“Yang menjadi aneh bahwa PKPI yang punya legalitas hukum, baik pada masa pengurusan Isran Noor hingga pada Hendro Priyono dan saya selaku sekjennya tidak diakui oleh KPU, sementara Haris Sudarno dan Samuel Samson yang tidak diakui legalitasnya oleh negara malah diakui oleh KPU,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, usai menghadiri persidangan DKPP RI, Selasa (31/1/2017).

 

Pihaknya juga heran, karena dari rekomendasi PKPI kepada 7 kandidat yang diusung PKPI, hanya Kota Jayapura dalam hal ini BMD-Alam dan Kabupaten Dogiyai yang mengusung Apendius Mote dan pasangannya dipermasalahkan (digugurkan), sedangkan 5 kabupaten lainnya tidak dipermasalahkan. Secara logika (akal sehat) hal itu tidak masuk diakal.

Baginya, jika dilihat hampir semua partai bermasalah, seperti Nasdem, PAN dan Hanura, namun kenapa KPU mensahkannya dan diloloskan untuk dukung BMD-Alam (dan 52 kandidat lainnya se-Indonesia), sementara PKPI yang mendukung BMD-Alam yang benar-benar sah secara hukum ditolak dan tidak ada perlakukan yang sama dengan partai bermasalah lainnya. Ini aneh.  “Kami harapkan DKPP memberikan rasa keadilan.”

Pada kesempatan itu, dirinya mengharapkan kepada semua kader PKPI untuk tetap tunduk dan taat terhadap aturan partai dan melakukan melakukan kerja-kerja politik untuk kemenangan PKPI demi kesejahteraan rakyat.

 

Sementara Itu dalam persidangan itu fakta-fakta yang sangat membuktikan bahwa ada upaya testruktur yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura untuk menggolkan pasangan tunggal bagi BTM-HARUS, dimana KTP BTM saat pendaftaran pencalonan sudah habis massa berlakunya.

 

Berikutnya, masalah PKPI yang mendukung BMD-ALAM nasibnya sama dengan Nasdem, PAN, Hanura yang mendukung BTM-HaRUS, dimana UU N0 10 Tahun 2016 dan PKPU RI No 9 Tahun 2016 mensyaratkan rekomendasi dukungan Partai Politik kepada Paslon harus ditandatangani dalam bentuk B.1-KWK, harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), akan tetapi PAN yang mendukung BTM-HaRUS rekomendasinya dalam bentuk rekomendasi biasa saja (tidak dalam model B.1-KWK), Partai Hanura yang mendukung BTM-HaRUS ditandatangani oleh Pelaksana Harian Ketua Umum, dan Nasdem yang mendukung BTM-HaRUS ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Palo dan Wakil Sekjen, Nining Indra Saleh Sah.

 

Temuan lainnya, KPU Kota Jayapura tidak melaksanakan amanat UU No 10 Tahun 2016 pasal 42 dan PKPU RI No 9 Tahun 2017 pasal 43 yang mana mewajibkan berkas persyaratan pencalonan saat mendaftar harus lengkap, tapi dalam fakta persidangan bahwa saat KPU Kota Jayapura menerima berkas pendaftaran BTM-HaRUS tidak melakukan pengecekan terhadap berkas persyaratan pencalonan BTM-HaRUS untuk menchek list apakah lengkap atau tidak. (dbp)

About admin

Check Also

GL Pro 08 mengadakan Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim dan Kaum dua 

Razanews.com. Jumat sore Gerakan Laskar PRO 08 (GL Pro 08) bersama para anggota mengadakan buka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *