Home / hukum / Mantan Terpidana dan Pencalonan Legislatif 2019

Mantan Terpidana dan Pencalonan Legislatif 2019


Razanews.com- Jakarta.Wacana pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai Calon Legislatif pada Pileg 2019 terus bergulir hal ini menjadi bahan diskusi yang telah diadakan di jalan Pasar Baru Selatan No 23 pada kamis siang 19/4 yang diadakan oleh Vox Point Indonesia.

Dalam diskusi ini mendengarkan perbincangan terkait KPU Rl yang tetap bersikeras untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam PKPU yang sedang disusun meski rentan ditolak baik oleh partai politik maupun caleg karena menyalahi peraturan undang-undang, apalagi jika putusan pengadilan tak mencabut hak politik orang tersebut.

Menurut ketua Box Point Indonesia “Problem besar bangsa hari ini salah satunya adalah korupsi dan karena itu kami sangat mendukung adanya ketentuan pelarangan caleg bagi para mantan napi koruptor. indonesia harus mulai masuk suatu budaya baru yaitu mantan narapidana korupsi termasuk juga mantan penjahat lainnya untuk tidak duduk dalam jabatan publik terhormat di masyarakat termasuk tentunya anggota DPR RI,” ucap Yohanes Handoyo Budhisejati

Beliau menjelaskan,” terkait persoalan melarang mantan narapidana korupsi harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik karena menduduki jabatan tersebut disertai sumpah jabatan untuk memeluk politik berintegritas termasuk tidak melakukan korupsi. “Memang hukum kita menentukan bahwa setelah menjalani hukuman maka hak yang bersangkutan dikembalikan lagi termasuk hak politik,tetapi ada standar moral yang mau kita bangun melampaui ketentuan hukum agar bangsa ini bisa berjalan lebih maju lagi,” ungkap Handoyo.

Direktur Kajian Vox Point lndonesia Moses Morin menambahkan, selain KPU memberikan ketentuan tersebut dalam PKPU, partai politik juga harus menegakkan aturan yang sama dalam proses perekrutan caleg. ‘Kuncinya ada di partai politik. Kalau partai mendukung upaya pemberantasan korupsi maka langkah itu harus diambil Partai agar mereka tidak menerima caleg-caleg mantan napi koruptor tersebut,” kata Moses.

Politik yang bersih menurut dia harus dimulai dari komitmen partai politik yang tidak mau berkompromi dengan tindak kejahatan seperti korupsi.

‘Sebenamya persoalan ini tanpa KPU membuat aturan pun harusnya menjadi tanggung jawab partai politik. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada partai politik yang hari ini dalam perekrutan calegnya memasukkan syarat tersebut,” ucap Moses.

Maka itu Vox Point lndonesia kata dia mengambil langkah progresif mendukung KPU memasukan syarat tersebut sekaligus menantang partai politik untuk mengambil langkah yang sama.

“Sudah terlalu lama bangsa ini terjebak dalam korupsi yang seakan tak pernah tuntas. Dan lagi apakah memang tidak ada orang baik di Indonesia sehingga mereka yang akan duduk di lembaga-lembaga publik kita adalah para mantan narapidana korupsi, Mari kita perhatikan bersama,’ pungkas Moses. (Dd)

About admin

Check Also

Kemendikbud Mengadakan Lokakarya Eksternal Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa

Razanews – Jakarta Dalam rangka pemberian sertifikasi Ahli bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah menyelenggarakan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *