Home / Nasional / Partai Hanura Dibawah Kepemimpinan Daryatmo Sah di Mata Hukum

Partai Hanura Dibawah Kepemimpinan Daryatmo Sah di Mata Hukum

Razanews.com-Jakarta Selasa malam 26/6/18 Partai Hanura mengadakan mengadakan Konfrensi pers di kantor pusat DPP Partai Hanura di jalan Bambu apus jakarta timur terkait hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sebelum acara konfrensi pers berlangsung partai Hanura juga mengadakan kegiatan yang di hadiri para petinggi partai Hanura yang dibawah kepemimpinan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo S.IP.

Dalam konfrensi persnya Ketua umum Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo S.IP mengatakan terkait putusan pengadilan ,” bahwa keputusan pengadilan tadi pagi menyatakan bahwa semua permohonan gugatan PTUN dari Hanura bambu apus itu dikabulkan,”jelas ketua umum

Kemudian Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding juga mengatakan,” bahwa hari ini pengadilan tata usaha negara terkait hasil musyawarah luar biasa yang dilaksanakan bulan januari kemarin ,oleh pengadilan tata usaha negara dinyatakan syah dan berlandaskan hukum, dengan adanya putusan pengadilan tata usaha negara ini maka polemik yang terjadi saat ini adanya dua kubu saya kira ini sudah tidak ada lagi karena kita semua sudah menahami karena sengketa baik dalam hal perdata itu muaranya di pengadilan , apapun putusan pengadilan itu dasar pijakan kita apalagi dalam mengelola suatu organisasi partai politik,”tegas Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding

Lebih lanjut Wakil ketua umum DPP Partai Hanura Adi Warman.SH hasil musyawarah nasional luar biasa sekaligus koordinator bidang hukum dalam kepengurusan DPP Partai Hanura menjelaskan,” ada beberapa hal Pertama adanya kebenaran yang di tegakan oleh pengadilan tata usaha negara karena putusan perkara ini tidak menggunakan suap menyuap yang kedua amar putusan perkara ini “mengadili dalam penundaan menyatakan penetapan no 24/G/2018/PTUN.Jakarta 9 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya,” jelas Adi Warman Kuasa Hukum

Lanjut Adi Warman,” Dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat intervensi tidak dapat diterima seluruhnya. dalam pokok perkara : (1). mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. (2). Menyatakan batal surat keputusan menteri hukum dan ham No M.HH-01.AH1101 tahun 2018 tanggal 17 januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi revitalisasi pengurus dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat masa bakti 2015 – 2020. (3). Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-01.AH1101 tahun 2018 tanggal 17 januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi revitalisasi pengurus dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat masa bakti 2015 – 2020. (4). Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi membayar gelar perkara secara panggung rented sebesar 589.000 rupiah.

“Amar putusan ini sudah terang benderang dan sangat gamblang kita memahaminya, kalau di perdata ini adalah putusan serta merta walaupun ada banding ini tetap jalan, jadi ini sudah sangat kuat dan konkrit dan berlandaskan hukum,”tutup Koordinator Tim Hukum Partai Hati Nurani Rakyat.(dd)

About contributor

Check Also

Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat Mengadakan Orasi Di Depan Musium Polri

Razanews.com. rabu pagi 12/9 Gerakan Emak Emak Peduli Rakyat (GEMPUR) mengadakan aksi di depan Mabes …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *